TASIKMALAYA ORBITJABAR.COM - Kamis (24/03/2022) Penulis sengaja membuat narasi judul seperti itu, bukan tak ada alasan, adanya kegiatan-kegiatan di-daerah terutama di Pemkab selama ini, apalagi bila ada kunjungan dari luar, baik provinsi maupun pusat tak pernah ada pemberitahuan pada awak media online dan cetak mingguan "ADA APA ?"
Dalam susunan protokoler bagian protokol kehumasan atau bidang (Humas) membawahi dokumentasi dan media, penulis sangat tidak mengerti job description dari kelompok pegawai/petugas ini, bagaimana wacana penalaran tupoksinya.
Padahal kegiatan apapun yang ada di pemerintahan khususnya di daerah, yang bersifat terbuka untuk kepentingan publik, sudah seharusnya dan penting diinformasikan kepada masyarakat luas.
Seperti yang diamanatkan undang-undang nomor 40/1999 tentang pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(Pers nasional mempunyai peranan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6). Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
Ada Apa kunjungan Kabinda Jabar ke Pemkab ?. Brigjen (TNI) Dedi Agus Purwanto, SH.MAP. sehari yang lalu(23/03), terlihat sedang memberikan arahan/sambutannya, menurut peserta yang hadir setelah keluar mengikuti, katanya Brigjen Dedi membahas percepatan pembangunan proyek bendungan Leuwikeris untuk segera diselesaikan, karena merupakan proyek nasional.
Penulis sendiri hanya bisa melihat diluar kaca pintu offroom yang berada dilantai 3 sekretariat daerah dan itu juga secara kebetulan keatas karena terlihat sibuk, namun sayang apa mau dikata semua jalan masuk ruangan ini tertutup rapat.
Penggiat media kawakan dari Kompasiana Asep Muhammad Rizal, ketika diminta tanggapannya mengenai kejadian yang dialami penulis, perlihatkan kekesalannya, inilah menurutnya ada subtansi bidang media di kehumasan yang over.
"Para petugas disini sepertinya ingin menyamai atau mungkin menyaingi jurnalis media, sebenarnya mereka itu hanya untuk pedokumentasian saja, makanya anggaran untuk kita tak ada," kata asep berkilah.
Bupati H. Ade Sugianto, SIP, melalui baperjakat sebaiknya meneliti kembali para pegawai di kelompok ini, sehingga penempatan pegawai bidang Humas harus benar dan sebenarnya yang menguasai disiplin ilmu dan mengetahui tatanan kinerja secara akurat.* (Jk/Iwan Singadinata)
Posting Komentar