PELALAWAN ORBITJABAR.COM - Konflik gajah kembali menjadi atensi Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH kritik terkait penanganan konflik gajah yang baru baru ini terjadi di Desa Rantau Baru dan Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada Selasa 19 Juli 2022 di Pangkalan Kerinci.
"Saya sudah turun ke lapangan, daerah terjadinya konflik gajah di Desa Rantau Baru dan Kelurahan Langgam, dimana jauhnya jarak kedua desa ini lebih kurang 100 Kilometer, dan diketahui hari ini gajah sudah berbulan bulan disini. Kebun masyarakat banyak dirusak, tentunya kita berharap kepada pemerintah pusat khususnya Balai Taman Nasional (TN) Tesso Nilo bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Yayasan TN Tesso Nilo agar secepatnya melakukan relokasi gajah, karena ini sangat merugikan masyarakat," ungkap Baharudin.
Masyarakat sudah sampai pada titik keputus asaan, karena kebun sawit mereka sudah habis dirusak gajah. Jadi, kita minta kepada ibu Menteri Siti Nurbaya, BKSDA, TNTN, Dirjen dan seluruh stakeholder untuk dapat segera gajah ini direlokasi, agar tingkat kerusakan lahan perkebunan sawit masyarakat dapat terhindar, kata Baharudin.
"Cukup banyak kerusakan, siapa yang bertanggung jawab, tidak ada! Apa BKSDA mau bertanggungjawab tak mungkin kan!" ketusnya.
Titik koordinat konflik gajah ini lanjutnya, ada di Kelurahan Langgam dan Desa Rantau Baru, dan saya orang yang sangat peduli terhadap habitat gajah, binatang yang harus kita lindungi. Makanya kita khawatir satwa langka ini jika berbulan bulan dibiarkan, ini juga bisa membahayakan pada satwa nya dan masyarakat yang sudah menjadi korban akibat lahan sawitnya dirusak gajah.
Saat ditanyakan bahwa sudah ada pernyataan Balai TN Tesso Nilo dan BKSDA Riau berupaya untuk terus lakukan penanganan konflik gajah ini, Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH menanggapi, "Ya, memang mereka sudah turun ke lapangan, tapi yang terpenting itu adalah, mereka harus dapat merelokasi gajah ini keluar dari kedua desa tersebut, itu yang terpenting. Bukan persoalan mereka turun ke lokasi datang melihat, bukan persoalan itu, kitapun sudah datang kok melihat, ujarnya.
"Negara memberikan tugas kepada BKSDA dan Balai TNTN untuk mengurus masalah ini, khususnya bagi Balai TNTN, kenapa gajah gajah ini keluar, karena telah terjadi kerusakan parah di kawasan Taman Nasional Teso Nilo itu sendiri dan ada berbagai persoalan disana seperti perambahan hutan, dimana posisi TNTN dalam hal ini. Kalau memang serius ayok kita tangani bersama sama, jangan biarkan seperti ini." pungkas Bahar.
Harapannya, khususnya Bu Menteri LHK, Siti Nurbaya selaku yang mempunyai otoritas, pemegang kebijakan terhadap masalah kehutanan dan lingkungan agar betul betul diurus TNTN ini terhindar dari perambahan sehingga tidak terdampak bagi habitat gajah gajah yang ada disana. Karena habitat gajah itu saat ini terganggu hingga radius ratusan kilometer gajah gajah sampai ke kedua desa tersebut.
Dan barangkali nantinya gajah gajah itu bisa saja sampai ke kantor DPRD Pelalawan atau ke kantor Bupati Pelalawan, kalau masih saja dibiarkan konflik gajah seperti ini.
"Saya minta masalah ini dapat ditangani dengan serius tidak hanya melihat lihat, tapi juga harus dibicarakan betul betul." tutup Baharudin. (*/tim/Sur)
Posting Komentar