Close Ads Here
Close Ads Here

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Massa BEM Unsur Geruduk Kantor Bupati Cianjur


CIANJUR ORBITJABAR.COM - Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) unsur Geruduk kantor Bupati Cianjur melakukan unju rasa di Jalan raya Siliwangi,Senin (26/09). Mereka menuntut, menolak kebijakan Pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM.


Massa aksi bertahan sampai sore hari, hal tersebut mengakibatkan jalan Siliwangi sempat lumpuh. mereka meminta bertemu langsung dengan Bupati. Namun menurut kabar Bupati  sedang ada kegiatan di luar kantor.


Koordinator Aksi, Luthfi Ashidik dalam keterangan tertulisya menegaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia, kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat keseluruh sektor termasuk harga - harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. Menaikan harga BBM juga mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sector - sektor strategis negara sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor tranportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan parawisata dan yang lainnya akan sangat terdampak 


"Alih- alih menaikan harga BBM bersubsidi, semestinya perintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara", kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/09).


Luthfi menyebutkan, dari persoalan latar belakang terkait persoalan kenaikan harga BBM Bersubsidi tersebut, maka BEM Universitas Suryakancana menyatakan sikap, meliputi: (1). Tindak lanjut pemerintah terhadap aksi masyarakat menolak kenaikan BBM. (2). Menunda atau membatalkan pemindahan IKN. (3). Pemerintah harus menjamin harga dan ketersediaan bahan pokok serta dapat menaikan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 4. Transparansi dana APBN. (5). Mendesak Presiden RI memeriksa BPH Migas serta membuka data terkait konsumsi BBM bersubsidi perhari skala nasional. 


Menurut Luhfi, Solusi subsidi BBM membengkak tidak harus menaikan harga BBM seharunya pemerntah. Banyak hal yang bisa jadi jalan keluar diantaranya merelokasi anggaran infrastruktur (IKN dan Bandara baru) untuk subsidi BBM. Pemerintah juga bisa memperbarui dan mengawasi regulasi terkait distribusi dan kluster masyarakat yang layak mendapatkan BBM bersubsidi.* (Yd)



Post a Comment

Lebih baru Lebih lama