.jpeg)
Bekasi | Orbitjabar.com - Dalam upaya menyukseskan Pemilu Tahun 2024 yang kondusif dan berintegritas, Forum Kewaspadaan Dini Masyatakat (FKDM) Kota Bekasi, gelar kajian Pemilu guna Pencegahan adanya konflik sosial. Acara tersebut bertema "Antisipasi dan Deteksi Dini Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Jum'at (12/05) di Griya Inkoppabri, Cisarua Bogor.
Pada tahun 2024 secara serentak akan diselenggarakan perhelatan politik, yaitu; Pileg (Pemilu Legislatif, Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) . Potensi konflik pada Pemilu serentak diatas pada tahun 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini oleh semua pihak.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyatakat (FKDM) Kota Bekasi Deddy Hidayat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya partisipasi publik dalam menyukseskan Pemilu 2024.
"Kami berharap dengan melakukan kajian Pemilu 2024, agar dapat mengantisipasi Pencegahan adanya konflik sosial dalam upaya menyukseskan Pemilu Tahun 2024 yang kondusif dan berintegritas", ungkap Deddy.
Ketua Bidang Hukum FKDM Jawa Barat Unang Margana, SH menuturkan, dalam rangkaian Pemilu/Pilkada serentak Tahun 2024, terdapat sejumlah potensi konflik, yang dilakukan oleh stakeholder Pemilu, baik itu oleh Penyelenggara (KPU, BAWASLU), Peserta, Pemilih, Pemantau, juga pihak Pemerintah.
"Menyikapi hal tersebut, tentu saja FKDM Kota Bekasi, bisa menjadi garda terdepan berpartispasi secara aktif, dengan melakukan kerjasama (koordinasi) dengan stakeholder pemilu di Kota Bekasi", tutur Unang, Jum'at (19/05).
"Kondisi potensi kerawanan itu harus dikelola dengan baik karena berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di kemudian hari", tambahnya.
Dikatakan Unang, potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
"FKDM Kota Bekasi harus memandang semua kondisi kerawanan di atas perlu mendapat perhatian yang serius dari stakeholder pemilu, khususnya dari pihak pemerintah dan perlu dicari strategi upaya pencegahan yang komprehensif karena kalau tidak diantisipasi secara dini, dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal", katanya.
Baca Juga: Camat Naringgul Bantah, Pelantikan Kades Diduga Gunakan Dana Desa Atas Intruksi Camat
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat (Lolly), Bawaslu RI, terkait dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), isu pertama yaitu terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu yang menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP potensi kedua; Tahapan Pemilu, ketiga; Polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan, keempat; Mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan. Kelima; Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.
"Dari 5 (lima) isu diatas, salahsatu yang berpotensi menimbulkan kerawanan pemilu 2024, adalah Netralitas ASN, Netralitas TNI/POLRI dan Politik Uang", jelas Unang.
Baca Juga: Nyaleg DPR RI dari Partai Demokrat, Endang Sutisna: Saatnya Berkontribusi di Tanah Kelahiran
Mewujudkan Pemilu dan Pilkada sesuai asas Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), bukan hal yang mudah. Dalam upaya Penegakkan Hukum dan Demokrasi dalam Pemilu Tahun 2024.
"Perlu komitmen yang kuat dengan kerjasama semua stakeholder Pemilu, paling tidak Komitmen mengawal Pemilu yang Kondusif dan Berintegritas sudah dilakukan oleh Kawan-Kawan FKDM Kota Bekasi", tutup Unang.**(Yd)
Posting Komentar