Close Ads Here
Close Ads Here

AMUB Geruduk Pemkab Cianjur, Pertanyakan Dasar Pengangkatan Pengurus Yayasan Unsur Dinilai Kental Politisasi


Cianjur | Orbitjabar.com
- Mahasiswa yang tergabung  dalam Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) geruduk Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, Senin, (10/7/2023).


Mereka mempertanyakan dasar pengangkatan pengurus yayasan Suryakancana yang kental politisasi. Pasalnya Ketua berikut pengurus yayasan diduduki oleh para pengurus Partai politik.


Koordinator Audiensi, Alief Irafan mengungkapkan bahwa tujuan mendatangi Pemkab Cianjur untuk mempertanyakan kepada Sekretaris Daerah Cecep Alamsyah selaku Ex. Officio terkait dasar pertimbangan pengangkatan ketua yayasan, menolak politisasi kampus serta tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).


Menurut Alief, dalam audiensi tersebut ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada sekda, terkait dasar pengangkatan pengurus Yayasan Suryakancana yang baru dikukuhkan.


"Ada beberapa pertanyaaan yang kami ajukan kepada Sekda yaitu terkait kualifikasi pemilihan ketua yayasan unsur dipilih dengan dasar apa?, Siapa yang akan menjamin jika ada politisasi di lingkungan Kampus Unsur?", ujarnya.


Lanjut Arief, Sekda menjelaskan bahwa kualifikasinya dilihat dari beberapa aspek pertimbangan.


"Dari sekian banyaknya calon pihak dewan pembina unsur mempertimbangkan bahwasannya ketua terpilih sekarang itu sebagai kaum muda yang dinilai progresif dan mampu memimpin Unsur. Namun tanpa memberitahukan calon-calon yang mereka nilai siapa saja dan kompetensinya seperti apa", tutur Alief.


Selanjutnya Ketika ditanya siapa yang akan menjamin jika ada politisasi di lingkungan kampus Unsur ke depannya?, menurut Alief Sekda siap bertanggungjawab.


"Pak Sekda menjamin tidak akan terjadi unsur politis dalam bentuk apapun di lingkungan kampus, dengan bukti penandatanganan fakta integritas tertanggal 10 Juli 2023 diatas materai", tutur Alief.


Baca Juga: Kekayaan Bupati Cianjur Versi LHKPN Setahun Bertambah Sebesar Rp. 1,2 M


Sekda juga menyampaikan, lanjut arief, dirinya menargetkan bahwa proses penegerian Unsur ini minimal 5 tahun. Padahal jelas jika melihat moratorium presiden tahun 2013 tentang perubahan PTS ke PTN itu belum jelas kapan akan di cabutnya. Lalu, terkait rencana penurunan UKT akan dibahas kembali dengan beberapa pihak terkait seperti rektor dan stakeholder lainnya.


Pasca audiensi, Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu langsung melakukan diskusi. Hasil diskusi tersebut mengkerucut adanya rencana aksi demonstrasi karena dirasa publik pun harus mengetahui terkait hal tersebut.** (R-1)


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama