 |
Oleh : Lilis Nuraeni |
Orbitjabar.com - IPM muaranya capaian kinerja pembangunan suatu daerah/wilayah dengan indikator tingkat pendidikan, standar hidup layak, usia harapan hidup.
Cianjur yang dalam kuadran IPM terendah membutuhkan formulasi bagaimana pemerintah dan masyarakat saling dukung, saling menopang (meskipun tentunya regulasi berada di kebijakan pemerintah) dengan mengakomodir setiap potensi dan kebutuhan masyarakat untuk membangun sektor ekonomi sesuai karakteristik keberadaan sumber daya alamnya yang potensial.
Perekonomian yang tumbuh berkembang, maju, merangsang, memberi peluang dan menciptakan masyarakat berpenghasilan dengan daya beli cukup, hingga akan memiliki peluang pula untuk memiliki pola hidup sehat melalui pilihan makanan cukup/penuh gizi, yang pada gilirannya masyarakat akan produktif, dan memiliki usia harapan hidup yang tinggi.
Melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup/tinggi pula masyarakat memiliki akses yang leluasa terhadap optimalisasi pendidikan, dan mencukupi kebutuhan primer lainnya. Mereka tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah. Pemerintah tidak terlalu berat menyediakan dana pembangunan, memiliki cadangan finansial yang cukup untuk proses pembangunan selanjutnya.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memungkinkan pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk membiayai berbagai penyediaan layanan fasilitas umum. Optimal membiayai layanan pendidikan, kesehatan, bantuan modal, pelatihan dst.
Namun kemandirian masyarakat tentu karena adanya kebijakan dan aktualisasi yang strategis dari pemerintah yang mencakup tiga sektor penanda IPM tsb.
Pasti semua orang berpikir, bertanya bagaimana menaikkan, mengubah IPM menjadi layak, tinggi.
Bupati adalah pejabat politis, yang hanya memiliki keahlian di satu bidang plus keharusan memiliki kecakapan manajerial. Dalam aspek manajerialnya diharuskan pemimpin daerah mampu melihat setiap peluang, potensi kekayaan alam, dan jasa di wilayahnya. Kemudian memberi wewenang kepada setiap instrumen-instrumen daerah yang berkapasitas untuk mengelola SDA, dan potensi jasa yang dimiliki.
Baca Juga: SMAN 1 Cilaku Pungut Biaya Berdalih Sumbangan, Sebagian Diduga Masuk Kantong MKKS
Jika pemimpin daerah keliru memberi wewenang (tidak the right man on the right place) dalam mengelola potensi SDA dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi, dan aspek-aspek ikutan lainnya dalam kebutuhan kelayakan hidup manusia tentu IPM sulit untuk bergeser.**
Posting Komentar