KAB. BANDUNG: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah dan bukan jam’iyyah iqtishadiyah. Artinya, NU adalah jam’iyyah yang berfokus pada program atau kegiatan keagamaan dan sosial bukan pada kegiatan perekonomian.
Hal itu disampaikan Gus Yahya pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sekaligus Harlah NU ke-99 yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat di Sutan Raja Hotel Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (10/3) siang.
“Pada dasarnya Nahdlatul Ulama ini adalah jam’iyyah diniyah ijtima'iyyah. Maka, khidmah kita yang paling utama adalah khidmah diniyah ijtima’iyyah,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah dihadapan para pengurus lembaga PWNU Jabar yang hadir. Gus Yahya mengatakan, agenda atau program-program utama NU adalah program-program keagamaan dan sosial, bukan program perekonomian.
Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan atau program perekonomian bukanlah tujuan utamanya. Menurutnya, ini yang sering terjadi adanya kekeliruan karena selama ini menunggu (dana) hibah yang terlalu lama sehingga akhirnya yang terpikir adalah bagaimana cara agar NU membuat kegiatan-kegiatan ekonomi.
Adapun kemudian terkait dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk menggalang dana, itu adalah untuk mendapatkan biaya bagi pelaksanaan agenda-agenda keagamaan dan kemasyarakatan tersebut. Gus Yahya kemudian tidak mempermasalahkan jika kemudian ada kegiatan atau program-program perekonomian yang dijalankan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa semuanya harus jelas terkait dengan tujuan dan penggunaannya.
“Ya boleh saja, tapi untuk apa? Tujuannya apa itu harus jelas, penggunaannya itu apa nanti harus jelas. Karena sekali lagi kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah, bukan jam’iyyah iqtishadiyah. Maka kegiatan utama kita bukan kegiatan ekonomi, program utama kita bukan program ekonomi, program utama kita adalah program-program sosial dan keagamaan. Program ekonomi kita itu adalah program ekonomi yang punya kerangka sosial. Misalnya mengembangkan dinamika ekonomi yang lebih baik di kalangan masyarakat,” terangnya.
Gus Yahya kemudian mengungkapkan bahwa PBNU sudah berhasil membuat kesepakatan dengan beberapa kementerian dan pihak swasta terkait dengan hal itu. PBNU juga berencana akan mencetak 10.000 wira santri. “Kita nanti akan punya agenda untuk mencetak sepuluh ribu wira santri. Berkaitan dengan itu kita juga akan mendapatkan fasilitas untuk menggunakan lahan dari program hutan sosial dari pemerintah,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Gus Yahya, PBNU mempunyai kesepakatan dengan pihak swasta untuk kerja sama usaha yang akan dilaksanakan bersama wira santri-wira-santri yang tersebut. Terkait dengan bagi hasil, Gus Yahya mengatakan bahwa sebagian besar keuntungan tersebut harus diterima oleh warga yang menjadi wira santri itu.
“Begitu juga misalnya PBNU membuat program kesepakatan dengan pemerintah untuk peremajaan sawit rakyat, siapa yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi? Ya rakyat yang punya sawit itu, bukan PBNU,” tegasnya.
Adapun terkait dengan biaya ekonomi atau kebutuhan dana organisasi, Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU sudah menemukan cara yang lebih efektif daripada cara-cara yang selama ini dikenal.
“Nanti kita ajari. PBNU sudah nemu cara yang apalagi kalau ditambahi hibah bisa lebih efektif lagi. Tapi insyaallah ini cara yang lebih efektif dari yang selama ini kita kenal. Nanti akan kita ajarkan kepada PW-PW bagaimana caranya melakukan penggalangan dana tanpa membuat proposal,” ujarnya.
“Walhasil, kita ini punya beban tanggung jawab yang besar dan pekerjaan yang berat. Nahdlatul Ulama ini 50% lebih dari seluruh populasi Muslim Indonesia, ini beban tanggung jawab yang besar sekali, itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita layani,”
Moratoriun MKNU
Kebijakan ini juga diambil untuk melakukan reorientasi arah pelatihan kader yang selama ini menurutnya belum maksimal di kedua pelatihan baik MKNU maupun PKPNU.
“Kita butuh kader yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh kader yang ngerti apa yang harus dikerjakan,” jelasnya.
Oleh karena itulah PBNU menghentikan semua kegiatan MKNU dan PKPNU dan akan menyusun ulang kurikulumnya dengan menambahkan elemen-elemen yang bisa memberikan hal-hal yang lebih jelas kepada kader. Moratorium Kartanu Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan moratorium penerbitan Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu). Ia menilai, dengan sistem Kartanu yang ada saat ini, data yang sudah masuk dalam sistem bisa diklaim untuk mendapat keuntungan-keuntungan eksklusif dari pihak tertentu.
“Misalnya ketika ada Pilkada. (Para Tim Sukses berkata) Kita punya anggota sekian ribu ini. Terdaftar kartunya ini. Padahal anggotanya nggak dapat apa-apa. Yang dapat Tim Sukses,” ungkapnya.
Hal tersebut yang mendasari moratorium Kartanu dan menggantinya dengan mengembangkan sistem pendataan keanggotaan berdasarkan maslahat yang diterima oleh anggota. Ia mencontohkan Kartanu nantinya akan seperti kartu anggota pada toko modern yang setiap anggota akan mendapatkan hak spesial.
“Ada pelanggan rumah sakit NU, ada peserta lembaga pendidikan NU. Manfaatnya jelas mendapatkan insentif, benefit yang jelas dari keikutsertaaan dari partisipasi keNUan itu,” jelasnya.
“Maka kita katakan bahwa pembuatan Kartanu, terutama secara online, kita hentikan segera,” tegasnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa pendaftaran Kartanu secara online juga memiliki kelemahan yakni tidak bisa menyaring mana anggota yang benar-benar NU atau tidak.
Bisa saja nanti, lanjutnya, masuk dalam data, para pendaftar yang memiliki latar belakang bertentangan dengan prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama. (Reporter: Ridwan/ JHDI)
إرسال تعليق